Penyambungan listrik pada pedesaan (lisdes) di lokasi paling depan, terluar serta terpencil (3T) tidak pas alokasi. Hal semacam ini dikarenakan DPR memotong budget Penyertaan Modal Negara (PMN) 2019 buat PT PLN (Persero)
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Kekuatan Sumber Daya Mineral (ESDM) , Andy Noorsaman Sommeng, mengemukakan dalam Perancangan Budget Penerimaan Negara (RAPBN) PMN buat PLN di ajukan sebesar Rp 10 triliun. Budget itu dialokasikan buat program listrik desa sebesar Rp 8, 5 triliun serta pembangunan transmisi dan Gardu Induk (GI) sebesar Rp 1, 5 triliun.
" PMN 2019 alokasi Rp10 triliun, ini kejar rasio elektrifikasi 99, 9 prosen 2019, " kata Andy, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (24/9/2018) .
Tetapi, penyerahan itu tidak diterima DPR. Menurut Andy, alokasi PMN PLN ditetapkan Rp 6, 5 triliun. Resiko dari penurunan budget PMN itu merupakan penurunan alokasi budget listrik pedesaan berubah menjadi Rp 5, 9 triliun.
" Ditetapkan Rp 6, 5 triliun, lantaran Rp 3, 5 triliun ke Hutama Karya buat jalan tol. Listrik desa menjadi Rp 5, 9 triliun, " ujar Andy.
Andy mengatakan, gara-gara penurunan budget listrik desa, bikin jadwal penyambungan listrik ke desa yg sekarang belum juga nikmati listrik terhenti. Dia lantas mengasumsikan baru dapat dilaksanakan pada 2020.
" Kita kalkulasi lagi adakah penundaan listrik desa dengan Rp 5, 9 T. Sehinga ada daerah yg rasio elektrifikasinya belum juga hingga 92 prosen terhenti, " kata dia.
Awal kalinya, masukan Kementerian Kekuatan serta Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait analisis makro Perancangan Budget Penerimaan Berbelanja Negara (RAPBN) 2019 disetujui Komisi VII DPR. Masukan itu salah satunya subsidi penyambungan listrik.
Menteri ESDM Ignasius Jonan menyongsong baik ketentuan rapat komisi VII DPR dengan deretan instansinya. Hasil ketentuan itu bakal dilanjut kajiannya ke Tubuh Budget (Banggar) DPR.
" Perihal pemastian analisis basic makro sama seperti yg udah dilakukan rapat pada 13 September 2018 terus serta dilanjut dengan sejumlah eselon 1,
SKK Migas, BPH Migas serta Direksi PLN berbarengan papa ibu serta pimpinan Komisi VII, udah diraih perjanjian seperti dinyatakan Pak Ketua barusan, Kami terima dengan baik. Kami rekomendasikan pimpinan menyambung ke Banggar, " kata Jonan, di Gedung DPR, Senin malam 17 September 2018.
Mengenai analisis makro yg udah di sepakati merupakan harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP pada 2019 sebesar USD 70 dolar per barel.
Lantas besaran lifting migas sejumlah 2. 025 ribu BOEFD, cost recovery USD 8 miliar-USD 10 miliar, subsidi solar Rp 2. 000 per liter. Lantas subsidi listrik Rp 57 triliun serta penambahan subsidi penyambungan Rp 1, 2 triliun.
Dalam postur analisis makro RAPBN 2019 itu, Kementerian ESDM masukkan subsidi baru, ialah penyambungan listrik buat rumah tangga tak bisa sebesar Rp 1, 2 triliun, daya listrik yg disambung sebesar 450 Volt Ampere (VA) .
Baca juga : harga magic com
Lihat juga : harga cat
Awal kalinya Jonan mengatakan, dari budget Rp 1, 21 triliun, dapat menomboki penyambungan listrik 2, 4 juta rumah tangga tak bisa, dengan besaran subsidi Rp 500 ribu per rumah tangga. Ada subsidi itu dapat memercepat sambungan listrik pada keluarga tak bisa.
" Kami udah bicarakan dengan PLN Kementerian Keuangan, subsidi berubah menjadi Rp 500 ribu, itu dapat 2, 4 juta keluarga lekas dipasang listriknya, " ujar Jonan.
Menurut Jonan, rumah tangga yg bakal memperoleh subsidi penyambungan listrik letaknya bukan di lokasi terpencil yg belum juga ada jaringan kelistrikan, namun di lokasi yg udah ada jaringan listriknya. Tetapi, rumah tangga itu tak bisa buat menyambung listrik.
" Buat didapati di Jawa Tengah, Daerah Spesial Yogyakarta ada calon pelanggan baru yg tak bisa menyambung daya, bukan tak bisa bayar bulanan. Ini bukan ditempat jauh-jauh, di DKI ada 30 ribu hingga 35 ribu yg tak bisa menyambung listrik, " kata dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar