Himpunan Pengembang Pemukiman Serta Perumahan Rakyat (Himperra) menjelaskan tahun 2019 sebagai tahun paling susah yang wajib dijumpai pebisnis property. Kesukaran paling besar, terpenting dihadapi pengembang rumah bersubsidi.
Saat kami bergulat di dunia property lebih kurang 24 tahun, 2019 yaitu tahun paling susah yang kami menantang kata Ketua Umum DPP Himperra Endang Kawidjaja selesai buka Musda I serta Pengangkatan DPD Himperra Jawa Barat di Kota Bandung, Rabu 16 Oktober 2019.
Endang memperjelas tahun 2019 paling sukar lantaran biaya buat rumah bersubsidi kuran. Prosedur APBN Pergantian Tahun 2019 tidak juga ada jadi imbas dari implementasi Pemilu 2019.
Alokasi bantuan perumahan rakyat tahun ini terbatas sampai semua (faksi berkaitan usaha property) termasuk juga kami kehabisan bahar bakar buat biaya rumah bersubsidi ujarnya.
Walaupun menghadapi keadaan yang sukar, kata Endang, Himperra terus yakin dapat lewat tahun 2019 ini secara baik lebih ada cadangan program dari pemerintah ialah berbentuk.
Pemberian Pembiayaan Perumahan Berbasiskan Tabungan atau BP2BT. Itu (Program BP2BT) ada 14 unit (rumah) , namun diujicobakan dahulu 500 unit serta itu mesti terserap di bulan ini ujarnya.
Menurutnya, pemerintah membuat jadi lebih mudah penduduk punyai rumah bersubsidi lewat Program BP2BT seperti berkaitan sertifikat laik manfaat (SLF) , uang muka serta saat tabungan.
Pemberian uang muka yang Rp4 juta itu dapat dibuang atau dipindahkan ke KPR. Itu juga meringankan. Namun kita masih tunggu SK atau Permen-nya yang dijanjikan minggu-minggu ini kata harga lantai kayu mereka tempo hari.
Oleh sebab itu, Endang menghimbau semuanya pebisnis property buat ikut serta dalam Program BP2BT ketimbang tunggu program lain.
Supaya saja kita programkan BP2BT bila FLPP kelak turun kita ringan migrasinya serta ini bakal mendukung realisasi Program Satu Juta Rumah yang direncanakan oleh Kementerian PUPR ujarnya.
Usaha property di Batam turut lesu darah sejalan meredupnya industri di kota itu. Merosotnya bagian property itu terpenting dirasa buat kelas menengah ke bawah.
Ketua DPD Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) Kepri Ruslan Weng mengemukakan, hal terpenting menyusutnya usaha property yaitu lantaran industri di Kota Batam cukup terpukul. Galangan kapal sepi, seperti itulah Kota Batam sekarang ini harga asbes kata Ruslan terhadap.
Akan tetapi, sebaliknya, pembelian property buat kelompok menengah ke atas malahan bertambah. Pembelian banyak dilaksanakan oleh orang yang ada di luar.
Seperti Tanjungpinang, Pekanbaru, Jawa serta yang lain. Mereka berbondong, mau investasi di sini, membuat Batam second home kata.
Bila dahulu yang dapat beli rumah konglomerat, saat ini orang seperti gak butuh konglomerat bisa beli apartemen di Batam ujarnya.
Tidak hanya itu, mahalnya rumah di Singapura serta Johor yang bersisihan dengan Batam pun berubah menjadi aspek banyak kelas menengah ke atas beli rumah di Batam. Gak bertanya-tanya apabila bagian usaha property kelas atas malahan cerah.
Minggu, 10 November 2019
Kamis, 07 November 2019
Menggeluti Bisnis Bidang Ekonomi Kelautan Memang Susah Gampang
Perikanan Edhy Prabowo mengatakan Republik Rakyat China mengatakan siap buat tingkatkan perdagangan bidang perikanan termasuk juga hasil beragam perikanan yang dibudidayakan di Indonesia.
Menteri Edhy Prabowo dalam acara Indoaqua 2019 di Jakarta, mengatakan hal itu seusai Duta Besar China bertandang ke kantor Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP) kemarin. Dubes China tawarkan beberapa perihal, salah satunya pasarnya (populasi China) besar.
Menurut Edhy Prabowo, Dubes China mengatakan bertanya-tanya lantaran kapasitas budi daya Indonesia besar sekali namun sekarang ini belum mengendalikan export ke China.
Ia menambahkan Dubes China menuturkan jika sekarang ini Indonesia masih jadi penyedia export nomor tujuh ke China, walaupun sebenarnya lihat beragam kapasitas yang ada selayaknya RI ada di rangking paling atas.
Karena itu, Edhy Prabowo membawa beragam pembudidaya supaya jangan kuatir pada pemasaran hasil produksi mereka, lantaran pastinya pemerintah akan senantiasa cari jalan keluarnya.
Seperti diberitakan, Republik Rakyat China menjajaki kesempatan penambahan kerja sama dalam bidang kelautan serta perikanan dengan Republik Indonesia, terlebih lantaran ke-2 negara udah miliki rekanan yang baik dalam bersinergi.
Indonesia miliki daerah perairan yang luas serta sumber daya bahari yang melimpah.
Sesaat China miliki pasar yang mengagumkan besar kata Duta Besar China buat Indonesia, Xiao Qian, waktu datang ke Menteri Kelautan harga triplek serta Perikanan.
Dalam kunjungan kerjanya di Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) Senin, 4 November 2019, Menteri Kelautan serta Perikanan Edhy Prabowo selesai mengunjungi serangkaian acara.
Saat peringatan Hari Nusantara XIX yang diadakan pemerintah Propinsi Sumsel, dianya lakukan pelepasan 50 ribu ekor ikan nilem ke Waduk GOR Jakabaring.
Kita melepas sejumlah 50 ribu benih nilem. Ikan nilem yakni ikan asli di perairan Sumatera Selatan. Didambakan dengan pelepasliaran ini ikan lokal kita bisa tetap terbangun kata Edhy lewat info tercatat.
Edhy memberi tambahan, dianya mengharapkan beragam style ikan lokal, baik yang air tawar, air payau, atau air laut bisa diciptakan dengan harga pipa pekerjaan budidaya.
Ini sama dengan program nasional pemerintah buat tingkatkan perikanan budidaya.
Budidaya ini membuahkan devisa serta kita terdapat banyak ceruk buat lakukan ini.
Terdapat banyak yang dapat kita untuk buat negara supaya membuahkan lapangan pekerjaan serta yang sangat penting penambahan pemasukan buat orang jelasnya.
Edhy mengatakan, dalam periode panjang, pekerjaan budidaya ikan dianggap ampuh buat menangani kesulitan stunting atau kendala perkembangan badan dengan siapkan banyak ikan buat dikonsumsi.
Disamping itu, Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto menyebutkan, restocking ikan ini dijalankan dalam rencana memperkaya kembali plasma nutfah yang berada pada perairan umum, terlebih ikan-ikan asli wilayah.
Menurut dia, ikan nilem sekarang ini keberadaannya di alam udah mulai terancam.
Menteri Edhy Prabowo dalam acara Indoaqua 2019 di Jakarta, mengatakan hal itu seusai Duta Besar China bertandang ke kantor Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP) kemarin. Dubes China tawarkan beberapa perihal, salah satunya pasarnya (populasi China) besar.
Menurut Edhy Prabowo, Dubes China mengatakan bertanya-tanya lantaran kapasitas budi daya Indonesia besar sekali namun sekarang ini belum mengendalikan export ke China.
Ia menambahkan Dubes China menuturkan jika sekarang ini Indonesia masih jadi penyedia export nomor tujuh ke China, walaupun sebenarnya lihat beragam kapasitas yang ada selayaknya RI ada di rangking paling atas.
Karena itu, Edhy Prabowo membawa beragam pembudidaya supaya jangan kuatir pada pemasaran hasil produksi mereka, lantaran pastinya pemerintah akan senantiasa cari jalan keluarnya.
Seperti diberitakan, Republik Rakyat China menjajaki kesempatan penambahan kerja sama dalam bidang kelautan serta perikanan dengan Republik Indonesia, terlebih lantaran ke-2 negara udah miliki rekanan yang baik dalam bersinergi.
Indonesia miliki daerah perairan yang luas serta sumber daya bahari yang melimpah.
Sesaat China miliki pasar yang mengagumkan besar kata Duta Besar China buat Indonesia, Xiao Qian, waktu datang ke Menteri Kelautan harga triplek serta Perikanan.
Dalam kunjungan kerjanya di Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) Senin, 4 November 2019, Menteri Kelautan serta Perikanan Edhy Prabowo selesai mengunjungi serangkaian acara.
Saat peringatan Hari Nusantara XIX yang diadakan pemerintah Propinsi Sumsel, dianya lakukan pelepasan 50 ribu ekor ikan nilem ke Waduk GOR Jakabaring.
Kita melepas sejumlah 50 ribu benih nilem. Ikan nilem yakni ikan asli di perairan Sumatera Selatan. Didambakan dengan pelepasliaran ini ikan lokal kita bisa tetap terbangun kata Edhy lewat info tercatat.
Edhy memberi tambahan, dianya mengharapkan beragam style ikan lokal, baik yang air tawar, air payau, atau air laut bisa diciptakan dengan harga pipa pekerjaan budidaya.
Ini sama dengan program nasional pemerintah buat tingkatkan perikanan budidaya.
Budidaya ini membuahkan devisa serta kita terdapat banyak ceruk buat lakukan ini.
Terdapat banyak yang dapat kita untuk buat negara supaya membuahkan lapangan pekerjaan serta yang sangat penting penambahan pemasukan buat orang jelasnya.
Edhy mengatakan, dalam periode panjang, pekerjaan budidaya ikan dianggap ampuh buat menangani kesulitan stunting atau kendala perkembangan badan dengan siapkan banyak ikan buat dikonsumsi.
Disamping itu, Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto menyebutkan, restocking ikan ini dijalankan dalam rencana memperkaya kembali plasma nutfah yang berada pada perairan umum, terlebih ikan-ikan asli wilayah.
Menurut dia, ikan nilem sekarang ini keberadaannya di alam udah mulai terancam.
Sabtu, 02 November 2019
Kisah Sukses Penjual Mei Ayam Bisa Menjadi Inspirasi Banyak Orang
Jauh sebelum sukses dengan basis e-commerce Bukalapak, tiga serangkai Muhammad Fajrin Rasyid, Achmad Zaky serta Nugroho Herucahyono miliki narasi gak terabaikan terkait gerobak mie ayam.
Mereka bertiga sempat punyai upaya mie ayam gerobak ketika kuliah di Institut Technologi Bandung (ITB) .
MuhammadFajrinRasyid yang saat ini memegang jadi Co-Founder serta PresidentBukalapak ceritakan upaya mie ayam gerobak itu dikerjakan berbarengan 20 orang relasi kampusnya dengan ambil tempat jualan di halaman asrama universitas mereka.
Alhamdullilah usaha mie ayam itu berjalan 1bulan saja, " kata Fajrin kala berkata di acara Jogja Startup Day 2019 di Kampus Amikom Yogyakarta. Hingga akhirnya usaha sampingan itu juga dalam sekejap gulung tikar.
Fajrin menelaah, kala itu dia serta relasi mitranya rupanya sama sama gantungkan diri kedua-duanya. Sampai tidak begitu pikirkan tanggung jawab masing masing atas upaya berbarengan itu.
Jadi contoh, satu diantara relasi membolos berjaga di lapak stardengan pelbagai ragam argumen, seperti praktikum di universitas harga plafon gypsum atau lainnya.
Lalu orang itu menyerahkan pada 19 orang pengelola bekasnya. Walaupun sebenarnya 19 orang yang dipasrahi mengelola nyata-nyatanya pun berpikiran mirip, gantungkan terhadap yang lain.
Bahkan juga sempat waktu sedang waktunya jam makan serta ramai ramainya orang jajan, warung mie ayam itu tak ada yang mengawasi betul-betul. Semua pengelolanya udah repot sendiri sendiri dengan urusannya.
Dari tutupnya upaya itu kami belajar kalau bila miliki usaha, pertama yang wajib dimiliki rule of responsibility yang pasti kata pria yang menyambung kuliahnya di Harvard serta Standford University di Amerika Serikat itu.
Pelajaran terkait pembagian tanggung jawab itu selanjutnya mulai dipraktekkan kala Fajrin serta dua relasi kampusnya Achmad Zaky serta Nugroho Herucahyono menekuni Bukalapak.
Usaha giat klub selanjutnya bikin Bukalapak, yang saat ini tersebut jadi startup unicorn Indonesia ini memperoleh gross merchandise value (GMV) atau keseluruhan penjualan serta volume transaksi pada semester I 2019 sejumlah US$ 5 miliar atau sama dengan harga tandon air Rp 71, 2 triliun.
CEO Bukalapak Achmad Zaky dalam info tertulisnya diawalnya Agustus 2019 lalu memberikan ada lebih dari dua juta transaksi dalam satu hari di basis Bukalapak.
Mengenai laba bruto per bulan tersebut kedua kalinya lipat tambah tinggi ketimbang angka Desember 2018.
Angka itu mungkin tampak untuk banyak orang-orang jadi musim panen yang bawa hasil jerih payah menjaga kala musim silih berpindah tuliskan Zaky dalam rilisnya seperti dilansir dari di antara kita.
Saat sembilan tahun operasional, perusahaan e-commerce ini bisa membuat dua juta unit warung digital serta agen wiraswasta mandiri Partner Bukalapak di 477 kota ataupun kabupaten di Indonesia.
Zaky mengklaim, banyaknya rata-rata konsumen Warung Partner kedua kalinya semakin banyak dibanding dengan pengunjung toko di pusat pertokoan.
Mereka bertiga sempat punyai upaya mie ayam gerobak ketika kuliah di Institut Technologi Bandung (ITB) .
MuhammadFajrinRasyid yang saat ini memegang jadi Co-Founder serta PresidentBukalapak ceritakan upaya mie ayam gerobak itu dikerjakan berbarengan 20 orang relasi kampusnya dengan ambil tempat jualan di halaman asrama universitas mereka.
Alhamdullilah usaha mie ayam itu berjalan 1bulan saja, " kata Fajrin kala berkata di acara Jogja Startup Day 2019 di Kampus Amikom Yogyakarta. Hingga akhirnya usaha sampingan itu juga dalam sekejap gulung tikar.
Fajrin menelaah, kala itu dia serta relasi mitranya rupanya sama sama gantungkan diri kedua-duanya. Sampai tidak begitu pikirkan tanggung jawab masing masing atas upaya berbarengan itu.
Jadi contoh, satu diantara relasi membolos berjaga di lapak stardengan pelbagai ragam argumen, seperti praktikum di universitas harga plafon gypsum atau lainnya.
Lalu orang itu menyerahkan pada 19 orang pengelola bekasnya. Walaupun sebenarnya 19 orang yang dipasrahi mengelola nyata-nyatanya pun berpikiran mirip, gantungkan terhadap yang lain.
Bahkan juga sempat waktu sedang waktunya jam makan serta ramai ramainya orang jajan, warung mie ayam itu tak ada yang mengawasi betul-betul. Semua pengelolanya udah repot sendiri sendiri dengan urusannya.
Dari tutupnya upaya itu kami belajar kalau bila miliki usaha, pertama yang wajib dimiliki rule of responsibility yang pasti kata pria yang menyambung kuliahnya di Harvard serta Standford University di Amerika Serikat itu.
Pelajaran terkait pembagian tanggung jawab itu selanjutnya mulai dipraktekkan kala Fajrin serta dua relasi kampusnya Achmad Zaky serta Nugroho Herucahyono menekuni Bukalapak.
Usaha giat klub selanjutnya bikin Bukalapak, yang saat ini tersebut jadi startup unicorn Indonesia ini memperoleh gross merchandise value (GMV) atau keseluruhan penjualan serta volume transaksi pada semester I 2019 sejumlah US$ 5 miliar atau sama dengan harga tandon air Rp 71, 2 triliun.
CEO Bukalapak Achmad Zaky dalam info tertulisnya diawalnya Agustus 2019 lalu memberikan ada lebih dari dua juta transaksi dalam satu hari di basis Bukalapak.
Mengenai laba bruto per bulan tersebut kedua kalinya lipat tambah tinggi ketimbang angka Desember 2018.
Angka itu mungkin tampak untuk banyak orang-orang jadi musim panen yang bawa hasil jerih payah menjaga kala musim silih berpindah tuliskan Zaky dalam rilisnya seperti dilansir dari di antara kita.
Saat sembilan tahun operasional, perusahaan e-commerce ini bisa membuat dua juta unit warung digital serta agen wiraswasta mandiri Partner Bukalapak di 477 kota ataupun kabupaten di Indonesia.
Zaky mengklaim, banyaknya rata-rata konsumen Warung Partner kedua kalinya semakin banyak dibanding dengan pengunjung toko di pusat pertokoan.
Sabtu, 26 Oktober 2019
4 Penyebab Utama Macetnya Kebijakan Obligasi Oleh Pemerintah Pusat
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Layanan Keuangan atau OJK Hoesen mengemukakan penerbitan obligasi wilayah sekarang ini masih terkendala sejumlah permasalahan.
Pertama, kata Hoesen, banyak pemda (Pemda) belum punyai pengalaman dalam menerbitkan obligasi.
Pemda itu jarang-jarang yang miliki pengalaman penerbitan atau berutang seperti swasta. Jadi dengan cara organisasi itu mereka mesti bentuk dahulu, mereka belum miliki unit yang mengatur utang kata Hoesen dalam acara media tempo hari.
Mengenai sekarang ini OJK tengah santer mempromokan, menyelenggarakan seminar sampai pendampingan untuk wilayah yang mau menerbitkan obligasi wilayah buat beri dukungan pembangunan.
Berdasar pada data OJK udah ada empat propinsi yang berkeinginan buat menerbitkan obligasi.
Keempatnya yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta serta Aceh. Perkembangannya, sekarang ini DKI Jakarta serta Jawa Barat tengah membuat klub internal buat mengatasi perihal ini.
Dan di Jawa Timur, masukan penerbitan masih dikupas di DPRD serta Aceh masihlah dalam babak harga raket yonex awal persiapan.
Setelah itu yang ke dua, Hoesen menyambung, lantaran belum punyai pengalaman pemda menghabiskan waktu buat membuat klub privat yang mengatasi penerbitkan obligasi.
Wilayah mesti bangun kompetensi pegawai yang bisa memiliki rencana, mengaplikasikan sampai mengamati penerbitan obligasi.
Ia menilainya sekarang ini banyak pemda yang udah menjelaskan interes buat menerbitkan.
Akan tetapi, proses penerbitan mesti lewat penyelarasan yang panjang dimulai dari Kementerian Pemanfaatan Pegawai Negara serta Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan sampai OJK.
Ke-tiga, Pemda mesti bisa menyiapkan project yang dikira memberikan keuntungan jadi underlying asset untuk obligasi wilayah.
Perihal ini peting dikarenakan, pengurusan obligasi wilayah tidak sama dengan model permodalan lain. Obligasi ini punyai ciri-ciri jadi proyek bond (obligasi berbasiskan project) .
Obligasi ini kan bukan seperti hibah, ini haru dibayar, nah buat dibayar itu project yang dibiayai itu harga engsel mesti yang feasibel, yang pantas buat jadikan underlying ujarnya.
Ke-4, hambatan ada juga dalam proses pemungutan ketentuan penerbitan obligasi. Dalam soal ini, pemungutan ketentuan mesti lewat sekumpulan proses panjang melalui rapat-rapat di DPRD, gubernur, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan serta paling akhir di OJK.
Belum, bila umpama proyeknya berada pada satu kabupaten sesaat dana APBD itu punya sejumlah kabupaten dalam sebuah propinsi, ini prosedurnya semestinya mesti di sepakati kata Hoesen.
Meskipun demikian, OJK yakin, ke depan dapat banyak wilayah yang bakal memakai obligasi wilayah ini. Ditambah lagi, pembiayaan pilihan di luar melalui APBD pun bertambah dibutuhkan.
Tidak cuman pun, Pemda pun masih menghabiskan waktu buat membuat organisasi serta menentukan project yang pantas jadi basis penerbitan obligasi.
Pertama, kata Hoesen, banyak pemda (Pemda) belum punyai pengalaman dalam menerbitkan obligasi.
Pemda itu jarang-jarang yang miliki pengalaman penerbitan atau berutang seperti swasta. Jadi dengan cara organisasi itu mereka mesti bentuk dahulu, mereka belum miliki unit yang mengatur utang kata Hoesen dalam acara media tempo hari.
Mengenai sekarang ini OJK tengah santer mempromokan, menyelenggarakan seminar sampai pendampingan untuk wilayah yang mau menerbitkan obligasi wilayah buat beri dukungan pembangunan.
Berdasar pada data OJK udah ada empat propinsi yang berkeinginan buat menerbitkan obligasi.
Keempatnya yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta serta Aceh. Perkembangannya, sekarang ini DKI Jakarta serta Jawa Barat tengah membuat klub internal buat mengatasi perihal ini.
Dan di Jawa Timur, masukan penerbitan masih dikupas di DPRD serta Aceh masihlah dalam babak harga raket yonex awal persiapan.
Setelah itu yang ke dua, Hoesen menyambung, lantaran belum punyai pengalaman pemda menghabiskan waktu buat membuat klub privat yang mengatasi penerbitkan obligasi.
Wilayah mesti bangun kompetensi pegawai yang bisa memiliki rencana, mengaplikasikan sampai mengamati penerbitan obligasi.
Ia menilainya sekarang ini banyak pemda yang udah menjelaskan interes buat menerbitkan.
Akan tetapi, proses penerbitan mesti lewat penyelarasan yang panjang dimulai dari Kementerian Pemanfaatan Pegawai Negara serta Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan sampai OJK.
Ke-tiga, Pemda mesti bisa menyiapkan project yang dikira memberikan keuntungan jadi underlying asset untuk obligasi wilayah.
Perihal ini peting dikarenakan, pengurusan obligasi wilayah tidak sama dengan model permodalan lain. Obligasi ini punyai ciri-ciri jadi proyek bond (obligasi berbasiskan project) .
Obligasi ini kan bukan seperti hibah, ini haru dibayar, nah buat dibayar itu project yang dibiayai itu harga engsel mesti yang feasibel, yang pantas buat jadikan underlying ujarnya.
Ke-4, hambatan ada juga dalam proses pemungutan ketentuan penerbitan obligasi. Dalam soal ini, pemungutan ketentuan mesti lewat sekumpulan proses panjang melalui rapat-rapat di DPRD, gubernur, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan serta paling akhir di OJK.
Belum, bila umpama proyeknya berada pada satu kabupaten sesaat dana APBD itu punya sejumlah kabupaten dalam sebuah propinsi, ini prosedurnya semestinya mesti di sepakati kata Hoesen.
Meskipun demikian, OJK yakin, ke depan dapat banyak wilayah yang bakal memakai obligasi wilayah ini. Ditambah lagi, pembiayaan pilihan di luar melalui APBD pun bertambah dibutuhkan.
Tidak cuman pun, Pemda pun masih menghabiskan waktu buat membuat organisasi serta menentukan project yang pantas jadi basis penerbitan obligasi.
Kamis, 24 Oktober 2019
Hutang Layanan Publik BPJS Kian Menumpuk dan Terbebankan Rakyat
BPJS Kesehatan mengatakan sekarang masih menanti suntikan dana dari Budget Penghasilan Berbelanja Negara (APBN) lewat Kementerian Keuangan untuk membayar tunggakan klaim rumah sakit yang telah jatuh tempo.
"Masih ada seputar Rp 19 triliun tagihan klaim rumah sakit yang telah jatuh tempo serta belum dapat dibayarkan sebab masih menanti kebijaksanaan Kementerian Keuangan tutur Direktur Rencana.
Hal itu dikatakan Mundhiarno di antara Bedah Buku Putih Komisi IX DPR RI Referensi Rekonsilasi Pungutan Jadi Perbaikan Sistemik Program JKN-KIS di Kampus Gadjah Mada Yogyakarta.
Mudiharno menjelaskan Kementerian Keuangan gagasannya akan memberi penambahan dana untuk mengakhiri pembayaran klaim rumah sakit yang telah jatuh tempo itu.
Dengan catatan telah ada kebijaksanaan rekonsilasi pembayaran pungutan. Rekonsilasi pembayaran harga gitar akustik pungutan cuma berlaku dahulu untuk peserta PBI Penerima Pertolongan Pungutan katanya.
Anggota Dewan Agunan Sosial Nasional (DJSN), Angger P. Yuwono mengemukakan saran rekonsilasi pembayaran pungutan itu sekarang telah diserahkan ke presiden serta menanti kesepakatan. Rekonsilasi pungutan ini sudah dikerjakan pengujian dengan masak.
Ulasannya, kata Angger, memakai data-data operasional BPJS sepanjang beberapa waktu paling akhir. Menurut dia kenaikan pungutan dikerjakan untuk mendesak defisit.
Bila saran rekonsilasi pungutan di setujui, kami prediksikan defisit dapat hilang dalam periode harga kaca waktu dua tahun. Jika tidak di setujui karena itu tetap berlangsung defisit tuturnya.
Selain itu, Ketua Pusat Pembiayaan serta Agunan Kesehatan (P2JK) Kementerian Kesehatan, Kalsum Komaryati menjelaskan saran rekonsilasi pungutan telah diterbitkan Menteri Keuangan dalam rapat kerja Komisi IX serta XI.
Untuk PBI Pusat serta Wilayah nanti jadi Rp 42 ribu. Sedang untuk Peserta Bukan Penerima Gaji (PBPU) kelas tiga sebesar Rp 42 ribu, kelas dua Rp 110 ribu serta kelas satu Rp 160 ribu.
Sesaat untuk peserta BPJS dari fragmen Pekerja Penerima Gaji (PPU) masih lima %. Terdiri untuk pekerja memikul satu %, sedang pemilik kerja empat % dari pendapatan.
Program JKN-KIS sudah memberi perlindungan keuangan atas efek sakit warga, mencegah kemiskinan dan perbaikan sarana kesehatan yang bekerja bersama dengan BPJS Kesehatan.
Andil keseluruhan Program JKN-KIS pada perekonomian Indonesia di tahun 2016 sampai Rp 152,2 triliun. Angka itu direncanakan naik jadi Rp 289 triliun pada tahun 2021.
"Masih ada seputar Rp 19 triliun tagihan klaim rumah sakit yang telah jatuh tempo serta belum dapat dibayarkan sebab masih menanti kebijaksanaan Kementerian Keuangan tutur Direktur Rencana.
Hal itu dikatakan Mundhiarno di antara Bedah Buku Putih Komisi IX DPR RI Referensi Rekonsilasi Pungutan Jadi Perbaikan Sistemik Program JKN-KIS di Kampus Gadjah Mada Yogyakarta.
Mudiharno menjelaskan Kementerian Keuangan gagasannya akan memberi penambahan dana untuk mengakhiri pembayaran klaim rumah sakit yang telah jatuh tempo itu.
Dengan catatan telah ada kebijaksanaan rekonsilasi pembayaran pungutan. Rekonsilasi pembayaran harga gitar akustik pungutan cuma berlaku dahulu untuk peserta PBI Penerima Pertolongan Pungutan katanya.
Anggota Dewan Agunan Sosial Nasional (DJSN), Angger P. Yuwono mengemukakan saran rekonsilasi pembayaran pungutan itu sekarang telah diserahkan ke presiden serta menanti kesepakatan. Rekonsilasi pungutan ini sudah dikerjakan pengujian dengan masak.
Ulasannya, kata Angger, memakai data-data operasional BPJS sepanjang beberapa waktu paling akhir. Menurut dia kenaikan pungutan dikerjakan untuk mendesak defisit.
Bila saran rekonsilasi pungutan di setujui, kami prediksikan defisit dapat hilang dalam periode harga kaca waktu dua tahun. Jika tidak di setujui karena itu tetap berlangsung defisit tuturnya.
Selain itu, Ketua Pusat Pembiayaan serta Agunan Kesehatan (P2JK) Kementerian Kesehatan, Kalsum Komaryati menjelaskan saran rekonsilasi pungutan telah diterbitkan Menteri Keuangan dalam rapat kerja Komisi IX serta XI.
Untuk PBI Pusat serta Wilayah nanti jadi Rp 42 ribu. Sedang untuk Peserta Bukan Penerima Gaji (PBPU) kelas tiga sebesar Rp 42 ribu, kelas dua Rp 110 ribu serta kelas satu Rp 160 ribu.
Sesaat untuk peserta BPJS dari fragmen Pekerja Penerima Gaji (PPU) masih lima %. Terdiri untuk pekerja memikul satu %, sedang pemilik kerja empat % dari pendapatan.
Program JKN-KIS sudah memberi perlindungan keuangan atas efek sakit warga, mencegah kemiskinan dan perbaikan sarana kesehatan yang bekerja bersama dengan BPJS Kesehatan.
Andil keseluruhan Program JKN-KIS pada perekonomian Indonesia di tahun 2016 sampai Rp 152,2 triliun. Angka itu direncanakan naik jadi Rp 289 triliun pada tahun 2021.
Jumat, 18 Oktober 2019
Usaha Mandiri Kemasyarakatan Banyak Menghasilkan Bibit Berpotensi
PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk atau BNI bertindak aktif dalam meningkatkan upaya kecil menengah (UKM) di bagian fashion, kerajinan, serta kuliner Indonesia.
Karenanya, BNI ikut serta dalam kirim partner binaan pada even pameran di Jakarta Convention Center yg bertema Crafina yg dilakukan pada 16-20 Oktober 2019.
Corporate Secretary BNI, Meiliana, mengatakan kalau keikutsertaan BNI pada Crafina kesempatan ini yaitu dalam keikutsertaan keikutsertaan Rumah Kreatif BUMN (RKB) dari perwakilan pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, serta Jawa, ialah RKB Mamuju, RKB Payakumbuh, RKB Banjarbaru, RKB Sleman, serta RKB Cilacap.
Penilaian keikutsertaan RKB ialah untuk mengenalkan program BUMN, dalam soal ini Rumah Kreatif BUMN terhadap penduduk dan mengenalkan produk dari UKM–UKM RKB BNI jadi produk teratas yg udah miliki nilai jual dalam nilai pameran, ” pungkasnya.
Tidak hanya itu, lanjut Meiliana, BNI mengharapkan keikutsertaan ini pun supaya bisa buka kesempatan kerja sama dari faksi lain.
Buat melaksanakan kerja sama seperti UKM RKB BNI terus-terusan seusai pameran, dan menambah mutu produknya kata Meiliana.
Meiliana memberikan kalau Crafina tak sekadar hanya aktivitas pameran yg mementingkan sisi transaksi jual beli saja.
Pameran ini digelar bermaksud berikan animo terhadap produk teratas unik Indonesia.
Karena ada pameran ini, bisa tingkatkan serta mempertajam kreatifitas perajin, terutama harga pasir Rumah Kreatif BUMN BNI selalu untuk melaksanakan perubahan pada produknya.
Sekarang ini BNI udah beri dukungan pembukaan 45 RKB di semuanya Indonesia, yg dilengkapi dengan pelbagai aktivitas buat menambah mutu produk serta penjualannya.
Pembekalan lain lewat pelbagai ragam kursus paket, brand, mutu produk, serta digital marketing, sampai banyak UKM bisa beradu menambah kwalitasnya dengan cara global ujarnya.
Tidak cuman jaringan, data center bisa disaksikan jadi satu diantara kunci dari dasar usaha, serta bukan cuma untuk layanan external yg menyimpan kabar ataupun mode operasi usaha saja.
Oleh sebab itu, Biznet terus meningkatkan pelayanan Biznet Data Center yg sekarang ini udah bekerja di tiga area, ialah harga kayu di Jakarta MidPlaza, Biznet Technovillage – Cimanggis, Jawa Barat, serta di Bali Jimbaran.
Tahun 2020 waktu depan Biznet akan juga membuka data center ke-4, ialah Biznet Technocenter Jefferson yg bertempat di Yogyakarta.
Biznet Technovillage sendiri tidak cuman berubah menjadi area satu diantara Data Center Biznet, akan tetapi pun sebagai layanan terpadu yg termasuk Grade A Office Ruang.
Bertempat 35 km. dari pusat usaha di Jakarta, dibikin dengan rencana ramah lingkungan, dan memanfaatkan sejumlah technologi green building buat kurangi kotoran.
Biznet Technovillage berubah menjadi area data center yg komplet dengan layanan kekinian serta terhebat di Indonesia.
Karenanya, BNI ikut serta dalam kirim partner binaan pada even pameran di Jakarta Convention Center yg bertema Crafina yg dilakukan pada 16-20 Oktober 2019.
Corporate Secretary BNI, Meiliana, mengatakan kalau keikutsertaan BNI pada Crafina kesempatan ini yaitu dalam keikutsertaan keikutsertaan Rumah Kreatif BUMN (RKB) dari perwakilan pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, serta Jawa, ialah RKB Mamuju, RKB Payakumbuh, RKB Banjarbaru, RKB Sleman, serta RKB Cilacap.
Penilaian keikutsertaan RKB ialah untuk mengenalkan program BUMN, dalam soal ini Rumah Kreatif BUMN terhadap penduduk dan mengenalkan produk dari UKM–UKM RKB BNI jadi produk teratas yg udah miliki nilai jual dalam nilai pameran, ” pungkasnya.
Tidak hanya itu, lanjut Meiliana, BNI mengharapkan keikutsertaan ini pun supaya bisa buka kesempatan kerja sama dari faksi lain.
Buat melaksanakan kerja sama seperti UKM RKB BNI terus-terusan seusai pameran, dan menambah mutu produknya kata Meiliana.
Meiliana memberikan kalau Crafina tak sekadar hanya aktivitas pameran yg mementingkan sisi transaksi jual beli saja.
Pameran ini digelar bermaksud berikan animo terhadap produk teratas unik Indonesia.
Karena ada pameran ini, bisa tingkatkan serta mempertajam kreatifitas perajin, terutama harga pasir Rumah Kreatif BUMN BNI selalu untuk melaksanakan perubahan pada produknya.
Sekarang ini BNI udah beri dukungan pembukaan 45 RKB di semuanya Indonesia, yg dilengkapi dengan pelbagai aktivitas buat menambah mutu produk serta penjualannya.
Pembekalan lain lewat pelbagai ragam kursus paket, brand, mutu produk, serta digital marketing, sampai banyak UKM bisa beradu menambah kwalitasnya dengan cara global ujarnya.
Tidak cuman jaringan, data center bisa disaksikan jadi satu diantara kunci dari dasar usaha, serta bukan cuma untuk layanan external yg menyimpan kabar ataupun mode operasi usaha saja.
Oleh sebab itu, Biznet terus meningkatkan pelayanan Biznet Data Center yg sekarang ini udah bekerja di tiga area, ialah harga kayu di Jakarta MidPlaza, Biznet Technovillage – Cimanggis, Jawa Barat, serta di Bali Jimbaran.
Tahun 2020 waktu depan Biznet akan juga membuka data center ke-4, ialah Biznet Technocenter Jefferson yg bertempat di Yogyakarta.
Biznet Technovillage sendiri tidak cuman berubah menjadi area satu diantara Data Center Biznet, akan tetapi pun sebagai layanan terpadu yg termasuk Grade A Office Ruang.
Bertempat 35 km. dari pusat usaha di Jakarta, dibikin dengan rencana ramah lingkungan, dan memanfaatkan sejumlah technologi green building buat kurangi kotoran.
Biznet Technovillage berubah menjadi area data center yg komplet dengan layanan kekinian serta terhebat di Indonesia.
Kamis, 17 Oktober 2019
Membengkaknya Tunggakan Iuran BPJS di Bebankan Oleh Siapa
Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, masih mempunyai tunggakan pungutan agunan kesehatan nasional (JKN) pada BPJS Kesehatan sebesar Rp 12,88 miliar.
Tunggakan pungutan itu untuk peserta JKN penerima pertolongan pungutan (PBI) periode bulan Oktober sampai Desember 2019.
"Untuk pelunasannya, kami belum dapat membayarkannya tahun 2019 sebab anggarannya baru diusulkan tahun kedepan," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Joko Dwi Putranto di Kudus, Kamis, 17 Oktober 2019.
Joko menerangkan, tunggakan sebesar Rp 12,88 miliar itu belum terhitung menambahkan 10.000 peserta baru yang telah didaftarkan ke BPJS Kesehatan Kudus.
Jumlahnya peserta JKN PBI sebagai tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kudus awalannya sekitar 186.754 orang, selanjutnya ada menambahkan 10.000 orang.
Pada tahun 2020 direncanakan jumlahnya peserta JKN PBI bertambah, mengejar terdapatnya perkiraan pengurangan jumlahnya peserta JKN PBI.
Yang dijamin oleh APBN untuk diberikan pada pemda dan sasaran untuk sampai Universal Health Coverage (UHC) atau lingkup kesehatan lengkap buat masyarakat Kudus.
Lebih jauh Joko memprediksi jumlahnya peserta JKN PBI pada tahun 2020 akan sampai 200.000 orang. "Hingga harga lampu led keperluan budget untuk penuhi pungutan mereka sepanjang satu tahun sampai Rp 55,2 miliar.
Keperluan budget sebesar itu, dengan prediksi biaya pungutan JKN PBI sebelum naik sebesar Rp 23.000 per orang, sedang keperluan budget saat pungutan JKN naik jadi Rp 42.000 per orang. Hingga keseluruhan keperluan anggarannya dapat sampai Rp 102,41 miliar.
Bila pungutan masih yang lama, karena itu keperluan budget tahun 2020 terhitung tunggakan sampai Rp 68,1 miliar, sedang saat pungutan naik karena itu keperluan anggarannya sampai Rp 120,88 miliar," tutur Joko. Sesaat alokasi budget yang telah masuk ke Gagasan Kerja Pemerintah Wilayah (RKPD) 2020 sebesar Rp 56,8 miliar hingga masih kurang.
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Penting Kudus Maya Susanti membetulkan jika Pemkab Kudus memang mempunyai tunggakan pungutan JKN PBI untuk tagihan bulan Oktober, November serta Desember 2019.
Jumlahnya tunggakannya berdasar hitungan BPJS Kesehatan lebih dari Rp 12,88 miliar, tetapi sampai Rp 13,432 miliar.
Angka tunggakan sebesar itu, rinciannya untuk tagihan bulan Oktober 2019 dengan jumlahnya harga wallpaper dinding peserta 186.754 orang ditambah lagi peserta susulan bulan September 2019 sekitar 13.773 orang.
Lalu tagihan pungutan bulan November 2019 terhitung peserta susulan bulan Oktober sekitar 10.000 orang dan pungutan bulan Desember 2019 hingga keseluruhan piutang tahun 2019 sampai Rp 13,43 miliar.
BPJS Kesehatan benar-benar mengharap tunggakan itu dapat selekasnya dilunasi, peserta JKN tetap memperoleh service. Di antara penghasilan dengan pengeluaran BPJS Kesehatan belum sama, sebab klaim dari sarana kesehatan masih dibayarkan.
Tunggakan pungutan itu untuk peserta JKN penerima pertolongan pungutan (PBI) periode bulan Oktober sampai Desember 2019.
"Untuk pelunasannya, kami belum dapat membayarkannya tahun 2019 sebab anggarannya baru diusulkan tahun kedepan," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Joko Dwi Putranto di Kudus, Kamis, 17 Oktober 2019.
Joko menerangkan, tunggakan sebesar Rp 12,88 miliar itu belum terhitung menambahkan 10.000 peserta baru yang telah didaftarkan ke BPJS Kesehatan Kudus.
Jumlahnya peserta JKN PBI sebagai tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kudus awalannya sekitar 186.754 orang, selanjutnya ada menambahkan 10.000 orang.
Pada tahun 2020 direncanakan jumlahnya peserta JKN PBI bertambah, mengejar terdapatnya perkiraan pengurangan jumlahnya peserta JKN PBI.
Yang dijamin oleh APBN untuk diberikan pada pemda dan sasaran untuk sampai Universal Health Coverage (UHC) atau lingkup kesehatan lengkap buat masyarakat Kudus.
Lebih jauh Joko memprediksi jumlahnya peserta JKN PBI pada tahun 2020 akan sampai 200.000 orang. "Hingga harga lampu led keperluan budget untuk penuhi pungutan mereka sepanjang satu tahun sampai Rp 55,2 miliar.
Keperluan budget sebesar itu, dengan prediksi biaya pungutan JKN PBI sebelum naik sebesar Rp 23.000 per orang, sedang keperluan budget saat pungutan JKN naik jadi Rp 42.000 per orang. Hingga keseluruhan keperluan anggarannya dapat sampai Rp 102,41 miliar.
Bila pungutan masih yang lama, karena itu keperluan budget tahun 2020 terhitung tunggakan sampai Rp 68,1 miliar, sedang saat pungutan naik karena itu keperluan anggarannya sampai Rp 120,88 miliar," tutur Joko. Sesaat alokasi budget yang telah masuk ke Gagasan Kerja Pemerintah Wilayah (RKPD) 2020 sebesar Rp 56,8 miliar hingga masih kurang.
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Penting Kudus Maya Susanti membetulkan jika Pemkab Kudus memang mempunyai tunggakan pungutan JKN PBI untuk tagihan bulan Oktober, November serta Desember 2019.
Jumlahnya tunggakannya berdasar hitungan BPJS Kesehatan lebih dari Rp 12,88 miliar, tetapi sampai Rp 13,432 miliar.
Angka tunggakan sebesar itu, rinciannya untuk tagihan bulan Oktober 2019 dengan jumlahnya harga wallpaper dinding peserta 186.754 orang ditambah lagi peserta susulan bulan September 2019 sekitar 13.773 orang.
Lalu tagihan pungutan bulan November 2019 terhitung peserta susulan bulan Oktober sekitar 10.000 orang dan pungutan bulan Desember 2019 hingga keseluruhan piutang tahun 2019 sampai Rp 13,43 miliar.
BPJS Kesehatan benar-benar mengharap tunggakan itu dapat selekasnya dilunasi, peserta JKN tetap memperoleh service. Di antara penghasilan dengan pengeluaran BPJS Kesehatan belum sama, sebab klaim dari sarana kesehatan masih dibayarkan.
Langganan:
Postingan (Atom)