Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Layanan Keuangan atau OJK Hoesen mengemukakan penerbitan obligasi wilayah sekarang ini masih terkendala sejumlah permasalahan.
Pertama, kata Hoesen, banyak pemda (Pemda) belum punyai pengalaman dalam menerbitkan obligasi.
Pemda itu jarang-jarang yang miliki pengalaman penerbitan atau berutang seperti swasta. Jadi dengan cara organisasi itu mereka mesti bentuk dahulu, mereka belum miliki unit yang mengatur utang kata Hoesen dalam acara media tempo hari.
Mengenai sekarang ini OJK tengah santer mempromokan, menyelenggarakan seminar sampai pendampingan untuk wilayah yang mau menerbitkan obligasi wilayah buat beri dukungan pembangunan.
Berdasar pada data OJK udah ada empat propinsi yang berkeinginan buat menerbitkan obligasi.
Keempatnya yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta serta Aceh. Perkembangannya, sekarang ini DKI Jakarta serta Jawa Barat tengah membuat klub internal buat mengatasi perihal ini.
Dan di Jawa Timur, masukan penerbitan masih dikupas di DPRD serta Aceh masihlah dalam babak harga raket yonex awal persiapan.
Setelah itu yang ke dua, Hoesen menyambung, lantaran belum punyai pengalaman pemda menghabiskan waktu buat membuat klub privat yang mengatasi penerbitkan obligasi.
Wilayah mesti bangun kompetensi pegawai yang bisa memiliki rencana, mengaplikasikan sampai mengamati penerbitan obligasi.
Ia menilainya sekarang ini banyak pemda yang udah menjelaskan interes buat menerbitkan.
Akan tetapi, proses penerbitan mesti lewat penyelarasan yang panjang dimulai dari Kementerian Pemanfaatan Pegawai Negara serta Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan sampai OJK.
Ke-tiga, Pemda mesti bisa menyiapkan project yang dikira memberikan keuntungan jadi underlying asset untuk obligasi wilayah.
Perihal ini peting dikarenakan, pengurusan obligasi wilayah tidak sama dengan model permodalan lain. Obligasi ini punyai ciri-ciri jadi proyek bond (obligasi berbasiskan project) .
Obligasi ini kan bukan seperti hibah, ini haru dibayar, nah buat dibayar itu project yang dibiayai itu harga engsel mesti yang feasibel, yang pantas buat jadikan underlying ujarnya.
Ke-4, hambatan ada juga dalam proses pemungutan ketentuan penerbitan obligasi. Dalam soal ini, pemungutan ketentuan mesti lewat sekumpulan proses panjang melalui rapat-rapat di DPRD, gubernur, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan serta paling akhir di OJK.
Belum, bila umpama proyeknya berada pada satu kabupaten sesaat dana APBD itu punya sejumlah kabupaten dalam sebuah propinsi, ini prosedurnya semestinya mesti di sepakati kata Hoesen.
Meskipun demikian, OJK yakin, ke depan dapat banyak wilayah yang bakal memakai obligasi wilayah ini. Ditambah lagi, pembiayaan pilihan di luar melalui APBD pun bertambah dibutuhkan.
Tidak cuman pun, Pemda pun masih menghabiskan waktu buat membuat organisasi serta menentukan project yang pantas jadi basis penerbitan obligasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar