4 Penyebab Utama Macetnya Kebijakan Obligasi Oleh Pemerintah Pusat

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Layanan Keuangan atau OJK Hoesen mengemukakan penerbitan obligasi wilayah sekarang ini masih terkendala sejumlah permasalahan.
Pertama, kata Hoesen, banyak pemda (Pemda) belum punyai pengalaman dalam menerbitkan obligasi.
Pemda itu jarang-jarang yang miliki pengalaman penerbitan atau berutang seperti swasta. Jadi dengan cara organisasi itu mereka mesti bentuk dahulu, mereka belum miliki unit yang mengatur utang kata Hoesen dalam acara media tempo hari.
Mengenai sekarang ini OJK tengah santer mempromokan, menyelenggarakan seminar sampai pendampingan untuk wilayah yang mau menerbitkan obligasi wilayah buat beri dukungan pembangunan.
Berdasar pada data OJK udah ada empat propinsi yang berkeinginan buat menerbitkan obligasi.
Keempatnya yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta serta Aceh. Perkembangannya, sekarang ini DKI Jakarta serta Jawa Barat tengah membuat klub internal buat mengatasi perihal ini.
Dan di Jawa Timur, masukan penerbitan masih dikupas di DPRD serta Aceh masihlah dalam babak harga raket yonex awal persiapan.
Setelah itu yang ke dua, Hoesen menyambung, lantaran belum punyai pengalaman pemda menghabiskan waktu buat membuat klub privat yang mengatasi penerbitkan obligasi.
Wilayah mesti bangun kompetensi pegawai yang bisa memiliki rencana, mengaplikasikan sampai mengamati penerbitan obligasi.
Ia menilainya sekarang ini banyak pemda yang udah menjelaskan interes buat menerbitkan.
Akan tetapi, proses penerbitan mesti lewat penyelarasan yang panjang dimulai dari Kementerian Pemanfaatan Pegawai Negara serta Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan sampai OJK.
Ke-tiga, Pemda mesti bisa menyiapkan project yang dikira memberikan keuntungan jadi underlying asset untuk obligasi wilayah.
Perihal ini peting dikarenakan, pengurusan obligasi wilayah tidak sama dengan model permodalan lain. Obligasi ini punyai ciri-ciri jadi proyek bond (obligasi berbasiskan project) .
Obligasi ini kan bukan seperti hibah, ini haru dibayar, nah buat dibayar itu project yang dibiayai itu harga engsel mesti yang feasibel, yang pantas buat jadikan underlying ujarnya.
Ke-4, hambatan ada juga dalam proses pemungutan ketentuan penerbitan obligasi. Dalam soal ini, pemungutan ketentuan mesti lewat sekumpulan proses panjang melalui rapat-rapat di DPRD, gubernur, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan serta paling akhir di OJK.
Belum, bila umpama proyeknya berada pada satu kabupaten sesaat dana APBD itu punya sejumlah kabupaten dalam sebuah propinsi, ini prosedurnya semestinya mesti di sepakati kata Hoesen.
Meskipun demikian, OJK yakin, ke depan dapat banyak wilayah yang bakal memakai obligasi wilayah ini. Ditambah lagi, pembiayaan pilihan di luar melalui APBD pun bertambah dibutuhkan.

Tidak cuman pun, Pemda pun masih menghabiskan waktu buat membuat organisasi serta menentukan project yang pantas jadi basis penerbitan obligasi.

Hutang Layanan Publik BPJS Kian Menumpuk dan Terbebankan Rakyat

BPJS Kesehatan mengatakan sekarang masih menanti suntikan dana dari Budget Penghasilan Berbelanja Negara (APBN) lewat Kementerian Keuangan untuk membayar tunggakan klaim rumah sakit yang telah jatuh tempo.
"Masih ada seputar Rp 19 triliun tagihan klaim rumah sakit yang telah jatuh tempo serta belum dapat dibayarkan sebab masih menanti kebijaksanaan Kementerian Keuangan tutur Direktur Rencana.
Hal itu dikatakan Mundhiarno di antara Bedah Buku Putih Komisi IX DPR RI Referensi Rekonsilasi Pungutan Jadi Perbaikan Sistemik Program JKN-KIS di Kampus Gadjah Mada Yogyakarta.
Mudiharno menjelaskan Kementerian Keuangan gagasannya akan memberi penambahan dana untuk mengakhiri pembayaran klaim rumah sakit yang telah jatuh tempo itu.
Dengan catatan telah ada kebijaksanaan rekonsilasi pembayaran pungutan. Rekonsilasi pembayaran harga gitar akustik pungutan cuma berlaku dahulu untuk peserta PBI Penerima Pertolongan Pungutan katanya.
Anggota Dewan Agunan Sosial Nasional (DJSN), Angger P. Yuwono mengemukakan saran rekonsilasi pembayaran pungutan itu sekarang telah diserahkan ke presiden serta menanti kesepakatan. Rekonsilasi pungutan ini sudah dikerjakan pengujian dengan masak.
Ulasannya, kata Angger, memakai data-data operasional BPJS sepanjang beberapa waktu paling akhir. Menurut dia kenaikan pungutan dikerjakan untuk mendesak defisit.
Bila saran rekonsilasi pungutan di setujui, kami prediksikan defisit dapat hilang dalam periode harga kaca waktu dua tahun. Jika tidak di setujui karena itu tetap berlangsung defisit tuturnya.
Selain itu, Ketua Pusat Pembiayaan serta Agunan Kesehatan (P2JK) Kementerian Kesehatan, Kalsum Komaryati menjelaskan saran rekonsilasi pungutan telah diterbitkan Menteri Keuangan dalam rapat kerja Komisi IX serta XI.
Untuk PBI Pusat serta Wilayah nanti jadi Rp 42 ribu. Sedang untuk Peserta Bukan Penerima Gaji (PBPU) kelas tiga sebesar Rp 42 ribu, kelas dua Rp 110 ribu serta kelas satu Rp 160 ribu.
Sesaat untuk peserta BPJS dari fragmen Pekerja Penerima Gaji (PPU) masih lima %. Terdiri untuk pekerja memikul satu %, sedang pemilik kerja empat % dari pendapatan.
Program JKN-KIS sudah memberi perlindungan keuangan atas efek sakit warga, mencegah kemiskinan dan perbaikan sarana kesehatan yang bekerja bersama dengan BPJS Kesehatan.


Andil keseluruhan Program JKN-KIS pada perekonomian Indonesia di tahun 2016 sampai Rp 152,2 triliun. Angka itu direncanakan naik jadi Rp 289 triliun pada tahun 2021.

Usaha Mandiri Kemasyarakatan Banyak Menghasilkan Bibit Berpotensi

PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk atau BNI bertindak aktif dalam meningkatkan upaya kecil menengah (UKM) di bagian fashion, kerajinan, serta kuliner Indonesia.
Karenanya, BNI ikut serta dalam kirim partner binaan pada even pameran di Jakarta Convention Center yg bertema Crafina yg dilakukan pada 16-20 Oktober 2019.
Corporate Secretary BNI, Meiliana, mengatakan kalau keikutsertaan BNI pada Crafina kesempatan ini yaitu dalam keikutsertaan keikutsertaan Rumah Kreatif BUMN (RKB) dari perwakilan pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, serta Jawa, ialah RKB Mamuju, RKB Payakumbuh, RKB Banjarbaru, RKB Sleman, serta RKB Cilacap.
Penilaian keikutsertaan RKB ialah untuk mengenalkan program BUMN, dalam soal ini Rumah Kreatif BUMN terhadap penduduk dan mengenalkan produk dari UKM–UKM RKB BNI jadi produk teratas yg udah miliki nilai jual dalam nilai pameran, ” pungkasnya.
Tidak hanya itu, lanjut Meiliana, BNI mengharapkan keikutsertaan ini pun supaya bisa buka kesempatan kerja sama dari faksi lain.
Buat melaksanakan kerja sama seperti UKM RKB BNI terus-terusan seusai pameran, dan menambah mutu produknya kata Meiliana.
Meiliana memberikan kalau Crafina tak sekadar hanya aktivitas pameran yg mementingkan sisi transaksi jual beli saja.
Pameran ini digelar bermaksud berikan animo terhadap produk teratas unik Indonesia.
Karena ada pameran ini, bisa tingkatkan serta mempertajam kreatifitas perajin, terutama harga pasir Rumah Kreatif BUMN BNI selalu untuk melaksanakan perubahan pada produknya.
Sekarang ini BNI udah beri dukungan pembukaan 45 RKB di semuanya Indonesia, yg dilengkapi dengan pelbagai aktivitas buat menambah mutu produk serta penjualannya.
Pembekalan lain lewat pelbagai ragam kursus paket, brand, mutu produk, serta digital marketing, sampai banyak UKM bisa beradu menambah kwalitasnya dengan cara global ujarnya.
Tidak cuman jaringan, data center bisa disaksikan jadi satu diantara kunci dari dasar usaha, serta bukan cuma untuk layanan external yg menyimpan kabar ataupun mode operasi usaha saja.
Oleh sebab itu, Biznet terus meningkatkan pelayanan Biznet Data Center yg sekarang ini udah bekerja di tiga area, ialah harga kayu di Jakarta MidPlaza, Biznet Technovillage – Cimanggis, Jawa Barat, serta di Bali Jimbaran.
Tahun 2020 waktu depan Biznet akan juga membuka data center ke-4, ialah Biznet Technocenter Jefferson yg bertempat di Yogyakarta.
Biznet Technovillage sendiri tidak cuman berubah menjadi area satu diantara Data Center Biznet, akan tetapi pun sebagai layanan terpadu yg termasuk Grade A Office Ruang.
Bertempat 35 km. dari pusat usaha di Jakarta, dibikin dengan rencana ramah lingkungan, dan memanfaatkan sejumlah technologi green building buat kurangi kotoran.

Biznet Technovillage berubah menjadi area data center yg komplet dengan layanan kekinian serta terhebat di Indonesia.

Membengkaknya Tunggakan Iuran BPJS di Bebankan Oleh Siapa

Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, masih mempunyai tunggakan pungutan agunan kesehatan nasional (JKN) pada BPJS Kesehatan sebesar Rp 12,88 miliar.
Tunggakan pungutan itu untuk peserta JKN penerima pertolongan pungutan (PBI) periode bulan Oktober sampai Desember 2019.
"Untuk pelunasannya, kami belum dapat membayarkannya tahun 2019 sebab anggarannya baru diusulkan tahun kedepan," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Joko Dwi Putranto di Kudus, Kamis, 17 Oktober 2019.
Joko menerangkan, tunggakan sebesar Rp 12,88 miliar itu belum terhitung menambahkan 10.000 peserta baru yang telah didaftarkan ke BPJS Kesehatan Kudus.
Jumlahnya peserta JKN PBI sebagai tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kudus awalannya sekitar 186.754 orang, selanjutnya ada menambahkan 10.000 orang.
Pada tahun 2020 direncanakan jumlahnya peserta JKN PBI bertambah, mengejar terdapatnya perkiraan pengurangan jumlahnya peserta JKN PBI.
Yang dijamin oleh APBN untuk diberikan pada pemda dan sasaran untuk sampai Universal Health Coverage (UHC) atau lingkup kesehatan lengkap buat masyarakat Kudus.
Lebih jauh Joko memprediksi jumlahnya peserta JKN PBI pada tahun 2020 akan sampai 200.000 orang. "Hingga harga lampu led keperluan budget untuk penuhi pungutan mereka sepanjang satu tahun sampai Rp 55,2 miliar.
Keperluan budget sebesar itu, dengan prediksi biaya pungutan JKN PBI sebelum naik sebesar Rp 23.000 per orang, sedang keperluan budget saat pungutan JKN naik jadi Rp 42.000 per orang. Hingga keseluruhan keperluan anggarannya dapat sampai Rp 102,41 miliar.
Bila pungutan masih yang lama, karena itu keperluan budget tahun 2020 terhitung tunggakan sampai Rp 68,1 miliar, sedang saat pungutan naik karena itu keperluan anggarannya sampai Rp 120,88 miliar," tutur Joko. Sesaat alokasi budget yang telah masuk ke Gagasan Kerja Pemerintah Wilayah (RKPD) 2020 sebesar Rp 56,8 miliar hingga masih kurang.
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Penting Kudus Maya Susanti membetulkan jika Pemkab Kudus memang mempunyai tunggakan pungutan JKN PBI untuk tagihan bulan Oktober, November serta Desember 2019.
Jumlahnya tunggakannya berdasar hitungan BPJS Kesehatan lebih dari Rp 12,88 miliar, tetapi sampai Rp 13,432 miliar.
Angka tunggakan sebesar itu, rinciannya untuk tagihan bulan Oktober 2019 dengan jumlahnya harga wallpaper dinding peserta 186.754 orang ditambah lagi peserta susulan bulan September 2019 sekitar 13.773 orang.
Lalu tagihan pungutan bulan November 2019 terhitung peserta susulan bulan Oktober sekitar 10.000 orang dan pungutan bulan Desember 2019 hingga keseluruhan piutang tahun 2019 sampai Rp 13,43 miliar.

BPJS Kesehatan benar-benar mengharap tunggakan itu dapat selekasnya dilunasi, peserta JKN tetap memperoleh service. Di antara penghasilan dengan pengeluaran BPJS Kesehatan belum sama, sebab klaim dari sarana kesehatan masih dibayarkan.

Pihak Berwenang Berhasil Meringkus Para Pemain Nakal Tanah Warga

Kementerian Agraria serta Tata Area/Tubuh Pertanahan Nasional (BPN) , Polda Metro Jaya, serta Polda Banten, melaunching hasil tangkapan berbarengan pada beberapa orang yg dikira jadi mafia tanah serta property.
Banyak pemeran bekerja dengan pelbagai motif, dimulai dari dirikan kantor notaris palsu sampai memalsukan dokumen warkah buat mengklaim pemilikan atas tanah.
Kami berbarengan kepolisian sukses membuka perkara mafia tanah ini, ini soal waktu serta area kata Menteri Agraria Sofyan Djalil dalam pertemuan wartawan berbarengan di Kantor Kementerian Agraria di Jakarta Selatan.
Sofyan mengemukakan, penyelesaian perkara tanah ini penting berkat saat lalu, presiden sedih lantaran ada 31 perusahaan Cina yg keluar dari Indonesia. Akan tetapi, gak satupun dari perusahaan itu yg masuk ke Indonesia.
Persoalannya terdapat pada ketidakpastian hukum, satu diantaranya soal tanah. Aku bertemu investor, ada yg hingga 1 tahun belum dapat juga izin ujarnya.
Pelbagai modus dilaksanakan pemeran. Di Jakarta, Polda Metro Jaya tangkap empat sindikat harga semen yg sejauh ini dikira berubah menjadi mafia apartemen. Direktur Reserse Kejahatan Umum Polda Metro Jaya.
Komisaris Besar Polisi Suyudi Ario Seto mengemukakan grup ini bekerja dengan berpura-pura beli suatu property berwujud apartemen. Mereka lalu mengabari penjual buat berbarengan ke kantor notaris yg fiktif ujarnya.
Di kantor notaris fiktif berikut ini operasi penipuan ini berjalan. Banyak pemeran mempekerjakan beberapa staf kantor notaris yang fiktif.
Setelah itu, banyak pemeran memohon sertifikat pemilikan property itu terhadap si penjual dengan argumen buat dibawa ke kantor Tubuh Pertanahan Nasional. Atas peristiwa ini, keseluruhan kerugian yg dihadapi oleh beberapa korban capai Rp 300 miliar.
Sesaat di Banten, kepolisian ditempat membuka perkara pemalsuan dokumen Warkah oleh beberapa orang pada area operasi dari pabrik PT Lotte Chemical Indonesia.
Walaupun sebenarnya, area itu udah berubah menjadi Hak Pengurusan (HPL) dari PT Krakatau harga dispenser Steel sejak mulai tahun 1960, yg setelah itu dimanfaatkan oleh Lotte Chemical, perusahaan asal Korea Selatan, buat bangun pabrik petrokimia.
Direktur Reserse Kejahatan Umum Polda Banten Novri Turangga mengemukakan dalam perkara ini, pemeran bahkan juga memohon PT Lotte Chemical Indonesia buat menyudahi kesibukan bisnisnya.

Seusai diperiksa, nyata-nyatanya tanah itu udah dipasarkan serta berpindah hak punya oleh banyak orang-tua si pemeran. Akan tetapi, pemeran terus mengklaim masih punyai tanah itu. Lantaran tiap-tiap pergeseran akan dicatat (BPN ditempat).

Nilai Tukar Mata Uang Rupiah Kita Kembali Melemahkan Hati

Walau nilai ganti rupiah pada dolar Amerika masih rendah atau di atas Rp14.000, tetapi usaha property untuk golongan menengah ke atas masih menggairahkan.
Serta walau suhu politik nasional telah mulai menghangat, mendekati Penentuan Presiden (Pemilihan presiden), tetapi tanggapan pasar di bagian property tetap positif serta tidak terimbas.
Direktur PT Belaputra Intiland sebagai pengembang Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Ryan Brazali menngatakan, unsur melemahnya nilai ganti rupiah pada dolar AS cuma berefek langsung pada usaha ekspore serta import.
Sesaat untuk usaha property tidak berefek relevan, karena umumnya customer telah jauh hari mempersiapkan gagasan pembelian rumah.
Warga yang beli rumah di sini (Kota Baru Parahyangan) ialah konsumen rumah baru dengan fragmen midle up bukan untuk investasi.
Karena itu, pelemahan nilai rupiah pada dolar tidak memengaruhi penjualan kata Ryan di antara pertemuan wartawan BCA Expo 2018 di Hotel Mason Pine, Kota Baru Parahyangan.
Begitu juga dengan jadwal politik nasional Pemilihan presiden 2019. Ia memandang bidang harga cat tembok property tidak terimbas. Walau pada tahun politik awalnya sempat turunkan usaha ini.
Tapi dengan sikap pasar yang menyikapi positif pada akan capres serta wakilnya yang akan berkompetisi dalam Pemilihan presiden 2019, turut menolong dalam memantapkan perekonomian.
Menurutnya, berkaca pada Penentuan Kepala wilayah (Pemilihan kepala daerah) Serempak 2018 lalu, penjualan unit rumah malah naik 10% dibanding tahun kemarin dalam periode sama.
Itu dapat berlangsung sebab penerapan pemilihan kepala daerah di KBB serta Jawa Barat, berjalan aman serta lancar.
Hadapi penerapan Pemilihan presiden serta Pileg 2019 akan datang, pertanda kestabilan politik masih kelihatan.
Kami mengharap keadaan semacam ini dapat berjalan sampai penerapan pesta demokrasi kelak tutur ia.
PT Belaputra Intiland, papar Ryan, membidik tiap bulan ada 40 unit rumah pada harga harga magic com Rp1 miliar-Rp2 miliar, terjual. Serta di sejumlah type semenjak dikeluarkan minggu lalu, telah terjual 70%.
Hingga PT Belaputra Intiland lakukan pembangunan step ke-2. Keseluruhan luas kompleks Kota Baru Parahyangan sampai 1.259 hektare sesaat yang telah ditingkatkan seluas 450 hektare.

Kompleks perumahan elit paling besar di KBB ini masuk dalam daerah Kecamatan Padalarang serta Kecamatan Saguling.